KORANBURUH.COM, BALI – Tokoh masyarakat Bali kembali menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang telah dijanjikan sejak sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Komitmen tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antara wilayah Bali Utara dan Bali Selatan yang selama ini masih menunjukkan ketimpangan infrastruktur dan investasi.

Berdasarkan keterangan resmi Para Penglingsir Puri-Puri se-Jebag Bali (P3SB), Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya membangun Bandara Bali Utara pada 13 Februari 2024 sebelum dilantik menjadi presiden.

Komitmen yang sama kembali disampaikan Prabowo kepada publik pada 3 November 2024 setelah resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Komitmen tersebut disampaikan secara langsung kepada Para Penglingsir Bali pada 13 Februari 2024 sebelum beliau menjadi presiden maupun kepada publik melalui media pada 3 November 2024 setelah beliau menjadi Presiden Republik Indonesia," demikian pernyataan resmi P3SB yang dikutip detikcom, Jumat (17/7/2026).

Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara juga telah diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di wilayah Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, beserta pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bali Selatan dan Bali Utara.

"Dengan demikian pembangunan Bandara Internasional Bali Utara telah menjadi kebijakan resmi negara yang patut segera dilaksanakan. Mengingat bahwa pembangunan bandara tersebut telah dinantikan oleh masyarakat Bali selama lebih dari 10 tahun," tulis P3SB.

Sebagai bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat, para penglingsir puri se-Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri se-Jebag Bali bersama tokoh masyarakat Kubutambahan dan utusan Raja serta Sultan Nusantara melakukan audiensi di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menerima langsung rombongan tersebut dan menyatakan bahwa aspirasi pembangunan Bandara Bali Utara akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"KSP akan segera melapor aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini kepada Bapak Presiden," ujar Dudung dalam keterangan resminya.

Menurut Dudung, proses penentuan lokasi pembangunan maupun kebijakan penunjang lainnya dapat dikaji secara cepat, tepat, dan transparan demi memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Bali.

Ketua Paiketan Puri-Puri se-Jebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia, menegaskan bahwa pembangunan Bandara Bali Utara merupakan bagian dari upaya menghadirkan pemerataan pembangunan di Pulau Dewata.

"Kehadiran kami bersama para penglingsir puri, tokoh masyarakat Buleleng, serta didukung Raja dan Sultan Nusantara adalah untuk menindaklanjuti aspirasi keseimbangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan," kata Ida.

Ia menambahkan bahwa saat ini pusat pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur Bali masih terpusat di wilayah selatan sehingga banyak generasi muda Bali Utara memilih merantau untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik.

"Saat ini, pusat ekonomi dan infrastruktur masih bertumpu di selatan, sehingga generasi muda di utara terpaksa merantau dan membuat wilayah selatan semakin padat," lanjutnya.

Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), Mapparessa, turut menyampaikan dukungan para raja dan sultan di Nusantara terhadap pembangunan Bandara Bali Utara yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya lokal.

Dalam audiensi tersebut, para tokoh adat dan masyarakat juga memaparkan konsep pembangunan bandara yang diusulkan berada di wilayah lepas pantai Kubutambahan guna menghindari penggusuran permukiman warga serta menjaga kesucian situs adat dan pura di daratan Bali.

Selain itu, proyek strategis ini disebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena seluruh pembiayaan pembangunan direncanakan berasal dari investasi dan pendanaan sektor swasta.

Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara diharapkan menjadi solusi pemerataan ekonomi dan pembangunan di Pulau Bali. Masyarakat kini menantikan realisasi komitmen pemerintah yang telah tertuang dalam RPJMN 2025–2029 sebagai langkah strategis membuka akses ekonomi baru bagi Bali Utara. 

(Redaksi)

Amankan Posisi Portofolio Anda di Pasar Premium Indonesia Rasakan kejelasan dan kenyamanan berinvestasi melalui ekosistem yang matang. Hubungi kantor pusat INBISNIS Group di Bali untuk menjadwalkan sesi konsultasi strategis dan analisis portofolio eksklusif bersama tim pakar multidisiplin.

KORANBURUH.COM.COM, JAKARTA – Upaya Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah masih menghadapi tantangan besar, salah satu persoalan utama adalah efektivitas regulasi dan implementasi kebijakan investasi.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Eko Prasojo, dalam Seminar Kamar Hukum Korporasi dan Investasi pada Rapat Kerja Nasional Peradi SAI, Jumat (8/5/2026) di Jakarta.

"Secara ringkas memang sesuai dengan RPJPN kita 2025-2045, kita harus lepas dari Middle Income Trap. Tapi ambisi ini sebenarnya berhadapan dengan enam persoalan utama dalam tata kelola sektor publik yang persisten ada di Indonesia, dan ini tidak mudah,” ujarnya yang dilansir hukumonline.com, Senin (11/5/2026) lalu.

Menurut Prof. Eko, salah satu hambatan terbesar ialah over-regulation, yaitu banyaknya regulasi yang belum harmonis antar kementerian sehingga memperlemah kepastian usaha dan efektivitas implementasi kebijakan.

Selain regulasi yang tumpang tindih, praktik korupsi dalam perizinan serta premanisme masih menjadi beban dunia usaha. Survei internasional bahkan menunjukkan 33 persen perusahaan memperkirakan adanya praktik suap.

"Jadi, kalau perusahaan kalau berinteraksi dengan Indonesia itu 33 persen berekspektasi akan membayar suap untuk mendapatkan kontrak publik. Kemudian, kita juga menghadapi apa yang disebut dengan premanisme. Jadi ekstraksi informal yang membebani operasional usaha itu dianggap sebagai mungkin pajak ya, pajak informal," ujarnya.

Implementasi Kebijakan Dinilai Lebih Penting daripada Menambah Regulasi

Ketua Umum HKHSK, Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, menilai persoalan terbesar investasi bukan terletak pada jumlah regulasi, melainkan perbedaan implementasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Ini benar-benar terjadi, sampai kadang-kadang investor asing itu sampai ngomong 'Kukuh, is your country did this on purpose?' Dia sampai nanya begitu. Pusat ngomongnya A nanti begitu balik ke daerah sudah A aksen, A double aksen, tahu-tahu tiba-tiba dia sudah Z triple aksen,” ujarnya.

Ia menegaskan Indonesia sebenarnya memiliki regulasi investasi yang cukup lengkap. Namun kepastian hukum sulit terwujud apabila desain kebijakan tidak berjalan selaras dengan pelaksanaannya di lapangan.

Kukuh mencontohkan tarik-menarik kewenangan antara BKPM dan OJK terkait pengaturan investasi tidak langsung di perusahaan terbuka yang sempat memunculkan kebingungan bagi investor.

"Berdasarkan pengalaman empiris saya, ini letaknya adalah desain sama eksekusi, implementasinya. Aturannya sudah benar ngomongnya. Jadi utamanya bukan jumlah regulasi hanya pada desain dan eksekusi,” imbuhnya.

Ke depan, reformasi investasi dinilai harus berfokus pada penguatan institusi, konsistensi implementasi, dan kepastian hukum agar Indonesia semakin kompetitif dalam menarik investasi berkualitas dari dalam maupun luar negeri.

(Redaksi)

KORANBURUH.COM, JAKARTA – Bank Indonesia mencatat Indeks Harga Properti Residensial tumbuh 0,62 persen secara tahunan pada Triwulan I 2026, menunjukkan pasar properti nasional masih bertumbuh secara positif.

Pertumbuhan harga properti menjadi salah satu indikator penting perkembangan investasi dan pembangunan wilayah di Indonesia sepanjang tahun 2026 pada berbagai daerah strategis nasional.

Survei Harga Properti Residensial dilakukan Bank Indonesia terhadap pengembang di delapan belas kota besar untuk memantau perkembangan pasar properti residensial nasional secara berkala.

Data tersebut menunjukkan sektor properti Indonesia masih memiliki prospek yang menjanjikan meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan penyesuaian kebijakan pembiayaan pembangunan nasional.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan hasil survei melalui Siaran Pers Nomor 28/97/DKom yang dirilis di Jakarta pada 8 Mei 2026.

"Harga properti residensial di pasar primer pada Triwulan I 2026 tumbuh terbatas," demikian pernyataan resmi Bank Indonesia,8 Mei 2026.

Pertumbuhan sektor properti turut dipengaruhi pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas wilayah, serta pengembangan kawasan ekonomi yang semakin mendorong aktivitas investasi nasional.

Bank Indonesia juga mencatat penjualan properti residensial secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 25,67 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sebanyak 80,66 persen pembiayaan pembangunan properti masih berasal dari dana internal pengembang, sedangkan pembelian konsumen didominasi fasilitas Kredit Pemilikan Rumah atau KPR.

Tren harga properti nasional membuka peluang bagi investor, pengembang, kontraktor, konsultan, perbankan, dan pelaku usaha yang bergerak pada sektor pembangunan wilayah Indonesia. 

Perkembangan pasar properti tahun 2026 menunjukkan bahwa investasi dan pembangunan wilayah tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

(Redaksi)

Amankan Posisi Portofolio Anda di Pasar Premium Indonesia Rasakan kejelasan dan kenyamanan berinvestasi melalui ekosistem yang matang. Hubungi kantor pusat INBISNIS Group di Bali untuk menjadwalkan sesi konsultasi strategis dan analisis portofolio eksklusif bersama tim pakar multidisiplin.

KORANBURUH.COM, JAKARTA – Peluang investasi di Indonesia terus berkembang sepanjang 2026 seiring percepatan pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut memperkuat ekonomi daerah, menarik investor, serta membuka lapangan kerja baru.

Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, kawasan industri, dan Proyek Strategis Nasional menjadi fondasi peningkatan konektivitas sekaligus memperluas akses investasi menuju berbagai wilayah Indonesia.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi Triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun, tumbuh 7,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya atau setara 24,4 persen target nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, "Capaian realisasi investasi pada triwulan I tahun 2026 tercatat Rp498,8 triliun, dengan penyerapan tenaga kerjanya adalah 706.569." Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers Kamis, 23 April 2026.

Realisasi investasi tersebut mampu menyerap 706.569 tenaga kerja, meningkat 18,9 persen secara tahunan. Capaian ini menunjukkan investasi berkontribusi nyata terhadap penciptaan pekerjaan dan pemerataan ekonomi nasional.

Peningkatan investasi turut mendorong pertumbuhan sektor pendukung, seperti konstruksi, logistik, transportasi, manufaktur, perdagangan, properti, serta layanan profesional yang menopang aktivitas pembangunan di berbagai daerah.

Peluang terbesar dapat dimanfaatkan investor domestik dan asing, pengembang properti, kontraktor, konsultan, pemasok material, UMKM, perbankan, hingga penyedia jasa teknologi dan infrastruktur pendukung proyek.

Perbaikan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur juga meningkatkan daya saing kawasan, mempercepat distribusi barang, menekan biaya logistik, serta mendorong lahirnya investasi lanjutan pada berbagai sektor produktif.

Meski prospeknya menjanjikan, pelaku usaha tetap perlu memperhatikan kepastian hukum, kesiapan lahan, pembiayaan, kualitas infrastruktur pendukung, serta ketersediaan sumber daya manusia agar investasi berkelanjutan.

Rosan Roeslani menegaskan, "Target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Untuk triwulan pertama, realisasinya sudah mencapai Rp498,8 triliun atau sekitar 24,4 persen dari target tahunan." Pernyataan tersebut disampaikan pada 23 April 2026.

Ke depan, sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat iklim investasi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Indonesia. 

(Redaksi)

Amankan Posisi Portofolio Anda di Pasar Premium Indonesia Rasakan kejelasan dan kenyamanan berinvestasi melalui ekosistem yang matang. Hubungi kantor pusat INBISNIS Group di Bali untuk menjadwalkan sesi konsultasi strategis dan analisis portofolio eksklusif bersama tim pakar multidisiplin.

KORANBURUH.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI mulai mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan penyusunan regulasi baru tersebut dilatarbelakangi semakin kompleksnya persoalan pertanahan, termasuk tumpang tindih aturan yang berdampak terhadap efektivitas penyelenggaraan administrasi pertanahan nasional.

"RUU Administrasi Pertanahan ini perlu dirumuskan karena perkembangan keadaan dan adanya fragmentasi peraturan yang memicu tumpang tindih regulasi, disharmoni kebijakan, hingga beragam persoalan dalam pengelolaan dan administrasi pertanahan. RUU ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat sistem pertanahan nasional," ujar Dalu Agung Darmawan.

Menurutnya, kehadiran RUU Administrasi Pertanahan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menyelaraskan berbagai regulasi agraria agar mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyusunan RUU tersebut tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai landasan utama pengelolaan agraria yang diharapkan semakin terpadu pada masa mendatang.

Dalu Agung Darmawan menegaskan, "Berbagai tindakan administrasi pertanahan yang pada hakikatnya merupakan bagian dari penyelenggaraan administrasi pertanahan kerap berpotensi ditarik menjadi persoalan hukum akibat disharmoni regulasi dan perbedaan penafsiran. Karena itu, diperlukan penguatan pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan."

Melalui forum diskusi tersebut, ATR/BPN membuka ruang bagi pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan berbagai masukan. Penguatan substansi RUU juga dilakukan melalui inventarisasi berbagai aspek dari unit teknis kementerian.

Inventarisasi tersebut meliputi pengelolaan ruang berbasis land management paradigm, penguatan survei, pemetaan dan kadaster, penyempurnaan pendaftaran tanah, Reforma Agraria, pengendalian ruang, hingga pembentukan lembaga peradilan pertanahan.

Menutup paparannya, Dalu Agung Darmawan menyampaikan, "Berbagai masukan dari unit teknis ini diharapkan dapat memperkaya substansi RUU Administrasi Pertanahan sehingga mampu menjawab kebutuhan hukum dan penyelenggaraan administrasi pertanahan yang semakin kompleks."

Ia berharap RUU tersebut segera masuk Prolegnas Prioritas sehingga dapat menjadi landasan hukum yang komprehensif bagi sistem administrasi pertanahan Indonesia. (Redaksi)

KORANBURUH.COM, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat iklim investasi melalui penyempurnaan regulasi perizinan berusaha sepanjang 2026. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kepastian hukum, mempercepat layanan, sekaligus menjaga kepercayaan investor domestik maupun asing.

Indonesia menerapkan penyesuaian sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Langkah ini dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk menyederhanakan perizinan berbasis risiko.

Melalui pembaruan OSS, pemerintah mengintegrasikan berbagai layanan perizinan, memperbaiki klasifikasi usaha, serta meningkatkan transparansi proses investasi. Reformasi tersebut diharapkan memangkas birokrasi dan mempercepat realisasi proyek strategis nasional.

Hingga Triwulan I 2026, realisasi investasi nasional mencapai Rp498,8 triliun, meningkat 7,2 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut setara sekitar 24,4 persen dari target investasi nasional tahun 2026.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan saat konferensi pers di Jakarta, 23 April 2026, "Pertumbuhan investasi sebesar 7,2 persen pada triwulan pertama menunjukkan bahwa minat investor, baik domestik maupun asing, tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global."

Menurut pemerintah, perubahan kebijakan tidak hanya mempercepat penerbitan izin usaha, tetapi juga memberikan kepastian bagi investor melalui standar pelayanan yang lebih sederhana, terukur, dan berbasis risiko.

Penyempurnaan regulasi turut mendukung pengembangan sektor manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, energi terbarukan, ekonomi digital, hingga kawasan industri yang menjadi prioritas investasi pemerintah selama 2026.

Pelaku usaha menilai konsistensi implementasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting. Kepastian hukum dinilai mampu meningkatkan kepercayaan investor dalam merealisasikan proyek jangka panjang.

Selain menyederhanakan perizinan, pemerintah juga memperkuat pengawasan pelaksanaan investasi melalui digitalisasi layanan OSS sehingga proses pemantauan proyek menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Perubahan kebijakan investasi diharapkan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja baru, memperkuat daya saing Indonesia, serta meningkatkan minat investasi berkelanjutan di berbagai sektor strategis sepanjang 2026.

(Redaksi)

Amankan Posisi Portofolio Anda di Pasar Premium Indonesia Rasakan kejelasan dan kenyamanan berinvestasi melalui ekosistem yang matang. Hubungi kantor pusat INBISNIS Group di Bali untuk menjadwalkan sesi konsultasi strategis dan analisis portofolio eksklusif bersama tim pakar multidisiplin.

KORANBURUH.COM, LABUANBAJO – Liburan ke Labuan Bajo tidak cukup hanya memilih destinasi. Wisatawan perlu menyiapkan itinerary, menentukan akomodasi, dan menggunakan agen perjalanan terpercaya agar perjalanan lebih nyaman serta minim kendala.

Menyusun itinerary sejak awal membantu wisatawan mengatur waktu perjalanan. Dengan perencanaan yang baik, setiap destinasi dapat dikunjungi lebih efektif tanpa mengurangi kenyamanan selama berlibur.

Selain itinerary, pemilihan hotel juga perlu diperhatikan. Lokasi yang strategis dan fasilitas sesuai kebutuhan akan memudahkan mobilitas sekaligus memberikan kenyamanan selama berada di Labuan Bajo.

Persiapan berikutnya ialah memastikan agen perjalanan memiliki legalitas dan reputasi yang baik. Langkah ini membantu wisatawan memperoleh layanan yang aman serta mengurangi risiko penipuan.

Ketua DPD Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Nusa Tenggara Timur mengimbau wisatawan agar lebih teliti sebelum memilih biro perjalanan, terutama dengan memastikan agen memiliki izin usaha dan kredibilitas.

"Kami mengimbau wisatawan untuk menggunakan biro perjalanan resmi yang memiliki legalitas dan kredibilitas. Langkah ini penting agar perjalanan lebih aman dan wisatawan terhindar dari berbagai risiko, termasuk penipuan," ujar Ketua DPD ASITA NTT, dikutip rri.co.id, 18 Juni 2025.

Imbauan tersebut menegaskan bahwa memilih agen perjalanan bukan sekadar mempertimbangkan harga, tetapi juga keamanan, kepastian layanan, dan kenyamanan selama menikmati liburan.

Reservasi LabuanBajoHoliday, Ledi, mengatakan masih banyak wisatawan yang berfokus pada destinasi, tetapi belum mempersiapkan kebutuhan perjalanan secara menyeluruh sebelum keberangkatan.

"Sebelum berangkat, sebaiknya wisatawan sudah menyusun itinerary, memilih hotel yang sesuai, dan memastikan menggunakan agen perjalanan yang terpercaya. Dengan persiapan yang matang, liburan akan lebih nyaman dan wisatawan juga bisa terhindar dari berbagai kendala, termasuk risiko penipuan," ujar Ledi.

Menurutnya, itinerary, hotel, dan agen perjalanan saling berkaitan. Ketiga persiapan tersebut membuat wisatawan lebih leluasa menikmati liburan tanpa direpotkan berbagai urusan teknis selama perjalanan.

Bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan ke Labuan Bajo dengan lebih praktis, memilih penyedia layanan perjalanan berpengalaman menjadi solusi agar seluruh proses perjalanan lebih mudah dan terencana.

Sebagai bagian dari INBISNIS Tour and Travel, LabuanBajoHoliday menyediakan layanan open trip, private trip, dan private charter dengan itinerary yang disesuaikan sehingga perjalanan menjadi lebih praktis, aman, dan nyaman.

(Redaksi)

Amankan Posisi Portofolio Anda di Pasar Premium Indonesia Rasakan kejelasan dan kenyamanan berinvestasi melalui ekosistem yang matang. Hubungi kantor pusat INBISNIS Group di Bali untuk menjadwalkan sesi konsultasi strategis dan analisis portofolio eksklusif bersama tim pakar multidisiplin.

KORANBURUH.COM, LABUAN BAJO – Labuan Bajo kembali menarik perhatian wisatawan pencinta alam melalui pengembangan destinasi berkelanjutan, event wisata kreatif, serta kolaborasi pemerintah dalam memperkuat daya saing pariwisata Flores.

Minat wisatawan meningkat seiring hadirnya berbagai aktivitas wisata alam di kawasan Parapuar dan Taman Nasional Komodo yang menawarkan panorama, budaya, serta pengalaman berkelanjutan sepanjang 2026.

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama Kementerian Pariwisata terus menghadirkan agenda wisata yang memperkuat destinasi darat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Salah satu kegiatan terbaru ialah PENTAS x Weekend at Parapuar 2026 yang digelar di Natas Parapuar, Labuan Bajo, pada 6 Juni 2026, menghadirkan seni budaya, musik, dan keindahan alam.

Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF, Andhy M.T. Marpaung, dalam keterangan resmi yang dipublikasikan BPOLBF pada 7 Juni 2026, mengatakan, "PENTAS x Weekend at Parapuar menjadi contoh bagaimana kolaborasi dapat menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat."

Menurut BPOLBF, kegiatan tersebut berhasil menarik 1.044 pengunjung yang terdiri atas wisatawan nusantara, wisatawan mancanegara, dan masyarakat lokal dengan perputaran ekonomi mencapai Rp133 juta.

Tidak hanya menikmati panorama alam, wisatawan juga memperoleh pengalaman budaya melalui pertunjukan Tari Caci, Tari Rangkuk Alu, pertunjukan musik, serta keterlibatan puluhan pelaku UMKM lokal.

Dalam Rakornas Pariwisata 2026 di Jakarta pada 20–21 Mei 2026, BPOLBF kembali mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata alam berkelanjutan yang berdaya saing global.

Andhy M.T. Marpaung menyampaikan pada 21 Mei 2026, "Rakornas Pariwisata 2026 menjadi ruang strategis bagi BPOLBF untuk memperkuat koordinasi, membangun kolaborasi, serta mempromosikan potensi Labuan Bajo Flores."

BPOLBF menegaskan pengembangan Labuan Bajo tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan ekonomi lokal.

Melalui penguatan wisata alam, budaya, dan event berkelanjutan, Labuan Bajo diproyeksikan semakin diminati wisatawan pencinta alam sekaligus memperkuat posisinya sebagai destinasi premium Indonesia.

(Redaksi)

Amankan Posisi Portofolio Anda di Pasar Premium Indonesia Rasakan kejelasan dan kenyamanan berinvestasi melalui ekosistem yang matang. Hubungi kantor pusat INBISNIS Group di Bali untuk menjadwalkan sesi konsultasi strategis dan analisis portofolio eksklusif bersama tim pakar multidisiplin.

LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR - Pesatnya perkembangan investasi dan meningkatnya aktivitas transaksi jual beli tanah di Kabupaten Manggarai Barat khususnya di kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas, telah membuka peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat, namun dibalik itu peluang tersebut, terdapat berbagai resiko hukum yang perlu diwaspadai, terutama terkait kepemilikan tanah, tanah warisan, perjanjian jual beli, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pemilik tanah.

Melihat kondisi tersebut, INBISNIS Law Firm di bawah kepemimpinan Ellyza Zainudin.S.H.,M.H., selaku Managing Director meluncurkan program Konsultasi Hukum Gratis dan Penyuluhan Hukum Gratis, bagi masyarakat desa di Kabupaten Manggarai Barat. Program ini merupakan bentuk komitmen nyata INBISNIS Law Firm  dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan akses terhadap layanan hukum yang mudah dijangkau.

Dalam pelaksanaanya, tim INBISNIS Law Firm akan melakukan kunjungan langsung ke sejumlah desa untuk memberikan edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan yang sering terjadi dalam bidang pertanahan dan hukum perdata.

Menurut Ellyza Zainuddin, perkembangan investasi yang masuk ke manggarai barat harus berjalan seiring dengan perlindungan hak hak masyarakat.

“Kemajuan investasi harus memberikan manfaat bag Masyarakat tanpa mengorbankan hak-hak Masyarakat. Masyarakat perlu memahami aspek hukum yang mengatur kepemilikan tanah dan transaksi pertanahan agar tidak kehilangan aset keluarga yang diwariskan secara turun temurun “ ujar Ellyza Zainuddin, Jumat (12/6).

Kami ingin memastikan Masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup sebelum mengambil Keputusan hukum yang penting. Dengan pemahaman yang baik, Masyarakat dapat melindungi tanah dan aset keluarganya secara efektif.

Melalui Program Konsultasi Hukum Gratis, masyarakat dapat memperoleh pendampingan dan penjelasan mengenai berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi , khususnya yang berkaitan dengan :

• Sengketa dan perlindungan tanah warisan.
• Pembagian dan perlindungan tanah warisan.
• Perjanjian jual beli.
• Perjanjian kerja sama dan kontrak.
• Permasalahan hukum perdata lainnya.

Selain konsultasi, INBISNIS Law Firm juga menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Gratis yang bertujuan memberikan pemahaman praktis mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap aset keluarga. Materi penyuluhan meliputi :

• Pentingnya legalitas dan sertifikasi kepemilikan tanah.
• Cara melindungi tanah warisan dan potensi sengketa.
• Memahami isi perjanjian sebelum menandatangani dokumen hukum.
• Risiko hukum dalam transaksi jual beli tanah.
• Tata cara pengurusan dokumen pertanahan yang benar sesuai peraturan perundang undangan.
• Langkah Langkah pencegahan penipuan dan pengalihan hak atas tanah yang tidak sah.

Melalui program ini INBISNIS Law Firm berharap dapat menjadi mitra masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum serta mencegah timbulnya sengketa yang berpotensi merugikan masyarakat di kemudian hari.

Ellyza Zainuddin menegaskan bahwa pendekatan preventif melalui edukasi hukum merupakan Langkah yang paling efektif dalam melindungi hak hak Masyarakat.

“Kami percaya bahwa pencegahan selalu lebih baik dari pada penyelesaian sengketa, karena itu  edukasi hukum hukum menjadi investasi penting bagi masyarakat desa agar tanah dan aset keluarga tetap terlindungi secara hukum, tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang,“ tegasnya. (Redaksi)

KORANBURUH.COM, LABUAN BAJO - Kawasan wisata ikonik Bukit Silvia di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), nyaris hangus dilalap si jago merah pada Kamis (11/6/2026) siang.

Kebakaran hebat yang melanda area perbukitan dekat Hotel Ayana tersebut berlangsung selama kurang lebih empat jam, mulai pukul 11.00 Wita, sebelum akhirnya berhasil dijinakkan total pada pukul 15.00 Wita.

Respons Cepat di Medan Terjal

Informasi kebakaran pertama kali diterima oleh petugas piket Polres Manggarai Barat sekitar pukul 11.15 Wita berdasarkan laporan langsung dari warga yang melihat kepulan asap tebal membumbung dari puncak bukit.

Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, S.I.K., menjelaskan bahwa personel gabungan langsung diterjunkan ke lokasi sesaat setelah laporan diterima guna mengantisipasi penyebaran api.

"Begitu menerima laporan dari warga sekitar pukul 11.15 Wita, kami langsung mengerahkan personel bersama armada Armored Water Canon (AWC) menuju tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran lahan," ujar AKBP Christian dalam keterangannya, Kamis malam.

Kapolres Mabar menambahkan, Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kebakaran langsung diterapkan secara ketat demi menjamin keselamatan tim evakuasi di lapangan. Langkah ini krusial karena kondisi geografis lokasi yang menantang.

"Keselamatan personel dan lokalisasi api adalah prioritas utama kami, mengingat medan lereng tebing Bukit Silvia yang sangat terjal, berbatu, dan curam," tambahnya.

Sinergi Lintas Sektor Jinakkan Api

Upaya pemadaman ini menjadi bukti solidnya sinergitas lintas instansi di wilayah Manggarai Barat. Puluhan personel gabungan bahu-membahu melokalisasi kobaran api yang merambat cepat akibat embusan angin laut yang kencang dan kondisi ilalang yang kering kerontang.

Kekuatan armada yang dikerahkan meliputi satu unit kendaraan taktis AWC dari Polres Mabar, dua unit mobil pemadam kebakaran, satu unit mobil tangki air bersih dari Lanal Labuan Bajo, satu unit mobil tangki air swadaya, serta dibantu oleh karyawan Hotel Ayana Labuan Bajo.

Saksi mata di lokasi kejadian, Antonius (34), menuturkan ketegangan yang sempat terjadi saat angin kencang meniup lidah api mendekati batas luar area hotel.

"Tadi angin kencang sekali, api cepat merambat ke bawah bukit yang penuh rumput kering. Untung bapak-bapak dari Polres, TNI AL, Koramil dan Damkar cepat datang membawa mobil air raksasa (AWC). Kami warga di sini juga langsung membantu menarik selang air seadanya demi menyelamatkan bukit wisata kita," ungkap Antonius.

Berkat respons cepat ini, seluruh titik api utama berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 14.05 Wita. Petugas kemudian melanjutkan proses pendinginan (cooling down) untuk memastikan tidak ada bara api tersisa di bawah permukaan tanah yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

Diduga Akibat Kelalaian Pengunjung

Meskipun sempat mencemaskan, pihak kepolisian memastikan bahwa peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka (nihil). Kebakaran ini juga berhasil disekat sebelum sempat merembet ke area komersial di sekitarnya.

AKBP Christian menjelaskan bahwa lokasi yang terbakar merupakan kawasan savana yang terletak tidak jauh dari Bandara Internasional Komodo, yang secara administratif mencakup area perbukitan di kawasan Bukit Amelia dan Bukit Silvia. Lokasi ini merupakan destinasi favorit yang kerap dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan olah TKP, kebakaran diduga kuat dipicu oleh faktor kelalaian manusia (human error).

"Hasil penyelidikan sementara menunjukkan adanya indikasi kelalaian pengunjung yang membuang puntung rokok dalam kondisi masih menyala secara sembarangan ke hamparan ilalang kering. Di tengah cuaca panas ekstrem seperti sekarang, tindakan sekecil itu sangat fatal dan langsung memicu kebakaran besar," katanya.

Dirinya pun mengimbau seluruh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke destinasi super prioritas Labuan Bajo untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan demi keselamatan bersama.

"Imbauan kami kepada pengunjung, agar tidak membuang puntung rokok atau membuat api secara sembarangan yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Mohon kerjasamanya, karena kebakaran ini tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada api yang muncul akibat kelalaian manusia," tegas Kapolres Mabar. (Redaksi)