Related items

• 
  Regulasi Bertambah, Implementasi Kebijakan Masih Jadi Persoalan Utama

  KORANBURUH.COM.COM, JAKARTA – Upaya Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah masih menghadapi tantangan besar, salah satu persoalan utama adalah efektivitas regulasi dan implementasi kebijakan investasi.

  Pandangan tersebut disampaikan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Eko Prasojo, dalam Seminar Kamar Hukum Korporasi dan Investasi pada Rapat Kerja Nasional Peradi SAI, Jumat (8/5/2026) di Jakarta.

  "Secara ringkas memang sesuai dengan RPJPN kita 2025-2045, kita harus lepas dari Middle Income Trap. Tapi ambisi ini sebenarnya berhadapan dengan enam persoalan utama dalam tata kelola sektor publik yang persisten ada di Indonesia, dan ini tidak mudah,” ujarnya yang dilansir hukumonline.com, Senin (11/5/2026) lalu.

  Menurut Prof. Eko, salah satu hambatan terbesar ialah over-regulation, yaitu banyaknya regulasi yang belum harmonis antar kementerian sehingga memperlemah kepastian usaha dan efektivitas implementasi kebijakan.

  Selain regulasi yang tumpang tindih, praktik korupsi dalam perizinan serta premanisme masih menjadi beban dunia usaha. Survei internasional bahkan menunjukkan 33 persen perusahaan memperkirakan adanya praktik suap.

  "Jadi, kalau perusahaan kalau berinteraksi dengan Indonesia itu 33 persen berekspektasi akan membayar suap untuk mendapatkan kontrak publik. Kemudian, kita juga menghadapi apa yang disebut dengan premanisme. Jadi ekstraksi informal yang membebani operasional usaha itu dianggap sebagai mungkin pajak ya, pajak informal," ujarnya.

  Implementasi Kebijakan Dinilai Lebih Penting daripada Menambah Regulasi

  Ketua Umum HKHSK, Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, menilai persoalan terbesar investasi bukan terletak pada jumlah regulasi, melainkan perbedaan implementasi antara pemerintah pusat dan daerah.

  "Ini benar-benar terjadi, sampai kadang-kadang investor asing itu sampai ngomong 'Kukuh, is your country did this on purpose?' Dia sampai nanya begitu. Pusat ngomongnya A nanti begitu balik ke daerah sudah A aksen, A double aksen, tahu-tahu tiba-tiba dia sudah Z triple aksen,” ujarnya.

  Ia menegaskan Indonesia sebenarnya memiliki regulasi investasi yang cukup lengkap. Namun kepastian hukum sulit terwujud apabila desain kebijakan tidak berjalan selaras dengan pelaksanaannya di lapangan.

  Kukuh mencontohkan tarik-menarik kewenangan antara BKPM dan OJK terkait pengaturan investasi tidak langsung di perusahaan terbuka yang sempat memunculkan kebingungan bagi investor.

  "Berdasarkan pengalaman empiris saya, ini letaknya adalah desain sama eksekusi, implementasinya. Aturannya sudah benar ngomongnya. Jadi utamanya bukan jumlah regulasi hanya pada desain dan eksekusi,” imbuhnya.

  Ke depan, reformasi investasi dinilai harus berfokus pada penguatan institusi, konsistensi implementasi, dan kepastian hukum agar Indonesia semakin kompetitif dalam menarik investasi berkualitas dari dalam maupun luar negeri.

  (Redaksi)
• 
  Perubahan Kebijakan Dorong Kepercayaan Investor, Iklim Investasi Indonesia Makin Kompetitif

  KORANBURUH.COM, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat iklim investasi melalui penyempurnaan regulasi perizinan berusaha sepanjang 2026. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kepastian hukum, mempercepat layanan, sekaligus menjaga kepercayaan investor domestik maupun asing.

  Indonesia menerapkan penyesuaian sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Langkah ini dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk menyederhanakan perizinan berbasis risiko.

  Melalui pembaruan OSS, pemerintah mengintegrasikan berbagai layanan perizinan, memperbaiki klasifikasi usaha, serta meningkatkan transparansi proses investasi. Reformasi tersebut diharapkan memangkas birokrasi dan mempercepat realisasi proyek strategis nasional.

  Hingga Triwulan I 2026, realisasi investasi nasional mencapai Rp498,8 triliun, meningkat 7,2 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut setara sekitar 24,4 persen dari target investasi nasional tahun 2026.

  Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan saat konferensi pers di Jakarta, 23 April 2026, "Pertumbuhan investasi sebesar 7,2 persen pada triwulan pertama menunjukkan bahwa minat investor, baik domestik maupun asing, tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global."

  Menurut pemerintah, perubahan kebijakan tidak hanya mempercepat penerbitan izin usaha, tetapi juga memberikan kepastian bagi investor melalui standar pelayanan yang lebih sederhana, terukur, dan berbasis risiko.

  Penyempurnaan regulasi turut mendukung pengembangan sektor manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, energi terbarukan, ekonomi digital, hingga kawasan industri yang menjadi prioritas investasi pemerintah selama 2026.

  Pelaku usaha menilai konsistensi implementasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting. Kepastian hukum dinilai mampu meningkatkan kepercayaan investor dalam merealisasikan proyek jangka panjang.

  Selain menyederhanakan perizinan, pemerintah juga memperkuat pengawasan pelaksanaan investasi melalui digitalisasi layanan OSS sehingga proses pemantauan proyek menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

  Perubahan kebijakan investasi diharapkan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja baru, memperkuat daya saing Indonesia, serta meningkatkan minat investasi berkelanjutan di berbagai sektor strategis sepanjang 2026.

   

  (Redaksi)

  Amankan Posisi Portofolio Anda di Pasar Premium Indonesia Rasakan kejelasan dan kenyamanan berinvestasi melalui ekosistem yang matang. Hubungi kantor pusat INBISNIS Group di Bali untuk menjadwalkan sesi konsultasi strategis dan analisis portofolio eksklusif bersama tim pakar multidisiplin.

   
• 
  Labuan Bajo Kian Kokoh sebagai Destinasi Wisata Alam

  KORANBURUH.COM, LABUAN BAJO – Labuan Bajo kembali menarik perhatian wisatawan pencinta alam melalui pengembangan destinasi berkelanjutan, event wisata kreatif, serta kolaborasi pemerintah dalam memperkuat daya saing pariwisata Flores.

  Minat wisatawan meningkat seiring hadirnya berbagai aktivitas wisata alam di kawasan Parapuar dan Taman Nasional Komodo yang menawarkan panorama, budaya, serta pengalaman berkelanjutan sepanjang 2026.

  Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama Kementerian Pariwisata terus menghadirkan agenda wisata yang memperkuat destinasi darat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

  Salah satu kegiatan terbaru ialah PENTAS x Weekend at Parapuar 2026 yang digelar di Natas Parapuar, Labuan Bajo, pada 6 Juni 2026, menghadirkan seni budaya, musik, dan keindahan alam.

  Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF, Andhy M.T. Marpaung, dalam keterangan resmi yang dipublikasikan BPOLBF pada 7 Juni 2026, mengatakan, "PENTAS x Weekend at Parapuar menjadi contoh bagaimana kolaborasi dapat menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat."

  Menurut BPOLBF, kegiatan tersebut berhasil menarik 1.044 pengunjung yang terdiri atas wisatawan nusantara, wisatawan mancanegara, dan masyarakat lokal dengan perputaran ekonomi mencapai Rp133 juta.

  Tidak hanya menikmati panorama alam, wisatawan juga memperoleh pengalaman budaya melalui pertunjukan Tari Caci, Tari Rangkuk Alu, pertunjukan musik, serta keterlibatan puluhan pelaku UMKM lokal.

  Dalam Rakornas Pariwisata 2026 di Jakarta pada 20–21 Mei 2026, BPOLBF kembali mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata alam berkelanjutan yang berdaya saing global.

  Andhy M.T. Marpaung menyampaikan pada 21 Mei 2026, "Rakornas Pariwisata 2026 menjadi ruang strategis bagi BPOLBF untuk memperkuat koordinasi, membangun kolaborasi, serta mempromosikan potensi Labuan Bajo Flores."

  BPOLBF menegaskan pengembangan Labuan Bajo tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan ekonomi lokal.

  Melalui penguatan wisata alam, budaya, dan event berkelanjutan, Labuan Bajo diproyeksikan semakin diminati wisatawan pencinta alam sekaligus memperkuat posisinya sebagai destinasi premium Indonesia.

   

  (Redaksi)

  Amankan Posisi Portofolio Anda di Pasar Premium Indonesia Rasakan kejelasan dan kenyamanan berinvestasi melalui ekosistem yang matang. Hubungi kantor pusat INBISNIS Group di Bali untuk menjadwalkan sesi konsultasi strategis dan analisis portofolio eksklusif bersama tim pakar multidisiplin.